Jakarta – || Jacktv.News
Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Golkar, Aprozi Alam, menyoroti berbagai persoalan yang mencuat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ia mengungkapkan kekhawatirannya atas sejumlah keluhan dari jemaah, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.
Menurut Aprozi banyak masalah teknis dan administratif yang belum terselesaikan, mulai dari keberangkatan jemaah suami-istri yang tidak bersamaan, keterlambatan distribusi makanan, hingga jadwal bus antar-jemput yang tidak tepat waktu.
“Ini sudah terlalu banyak. Mulai dari masalah keberangkatan suami istri yang terpisah, hingga keterlambatan makan dan transportasi. Ini harus ditangani dengan serius,” kata Aprozi dalam rapat bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Senin 19/5/2025.
Dia pun meminta penjelasan rinci dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah terkait langkah-langkah konkret yang akan dilakukan. Dia menegaskan bahwa waktu terus berjalan dan perbaikan harus segera dilakukan, mengingat puncak pelaksanaan haji sudah dekat.
“Kami ingin mendengar solusi konkret, bukan sekadar alasan. Jangan sampai waktu habis tanpa perbaikan nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aprozi juga mengkritik pernyataan dari pihak Kemenag yang terkesan menyalahkan jemaah atas beberapa kendala teknis, seperti tidak bersamaan dalam daftar keberangkatan. Ia menekankan bahwa seharusnya Kementerian Agama mampu meracik solusi di tingkat daerah agar jemaah dari keluarga yang sama bisa diberangkatkan bersama.
“Kalau memang suami dapat kuota lebih dulu dan istri belakangan, itu tanggung jawab Kemenag di daerah untuk menyelaraskan. Masa dari kota yang sama tapi berangkat terpisah jauh? Ini sangat menyulitkan,” ungkapnya.
Politisi Golkar dari Dapil Lampung 2 ini juga mempertanyakan pertanggungjawaban moral dari Dirjen Penyelenggara Haji yang kini memasuki masa akhir jabatannya. Ia mengingatkan agar tanggung jawab tidak diabaikan hanya karena masa tugas hampir selesai.
“Saya harap Pak Dirjen tidak lepas tangan hanya karena ini masa terakhir menjabat. Harus ada tanggung jawab moral. Jangan biarkan jabatan berakhir tanpa kenangan baik atas kinerja yang maksimal,” tegasnya.
Ia juga menyinggung bahwa meskipun Undang-Undang Haji masih dalam proses pembahasan, hal tersebut bukan alasan untuk tidak bekerja optimal. Tanggung jawab kepada jemaah tetap harus menjadi prioritas utama.
Dengan menyampaikan kritik dan masukan tersebut, Aprozi berharap penyelenggaraan haji tahun ini bisa berjalan lebih baik, serta memberikan pengalaman ibadah yang nyaman dan layak bagi seluruh jemaah Indonesia. (Ror)
