Jakarta || Jacktv .News
Anggota Komisi V DPR RI, Tamanuri, mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan serta memperbanyak program Sekolah Lapang, khususnya Sekolah Lapang Iklim, Cuaca, dan Gempa Bumi di berbagai daerah.
Politisi Partai NasDem yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II ini menegaskan bahwa pendidikan kebencanaan dan pemahaman terhadap cuaca dan iklim sangat penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana serta para petani yang sangat bergantung pada kondisi alam.
Menurut Tamanuri, keberadaan sekolah lapang dapat menjadi sarana edukasi masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi potensi bencana alam.
“Tadi kita minta BMKG memperluas jangkauan Sekolah Lapang. Program ini sangat strategis, tidak hanya untuk edukasi bencana, tapi juga mendukung pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim,” ujar Tamanuri usai RDP bersama BMKG dan Basarnas, Selasa 6/5/2025.
Lebih lanjut, Sekolah Lapang BMKG selama ini telah terbukti memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama di sektor pertanian. Program seperti Sekolah Lapang Iklim (SLI) membantu para petani memahami pola cuaca, musim tanam, dan risiko kekeringan atau banjir.
“Saya dengan terus meningkatkan sekolah Lapang makamasyarakat petani bisa menentukan waktu tanam yang lebih tepat, meminimalkan gagal panen, dan mengoptimalkan hasil produksi,” tandasnya.
Tak hanya itu, kata dia Sekolah Lapang Cuaca dan Gempa juga memberikan pemahaman dasar tentang mitigasi bencana alam. Warga dibekali informasi mengenai tanda-tanda awal gempa bumi, cara menyelamatkan diri, serta strategi mengurangi dampak dari kejadian bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
“Ini penting. Edukasi yang berbasis komunitas seperti sekolah lapang sangat efektif karena langsung menyasar kebutuhan masyarakat. Apalagi di daerah seperti Lampung yang rawan bencana geologi dan hidro-meteorologi,” jelas Tamanuri.
Kolaborasi Lintas Sektor Sangat Diperlukan
Tamanuri juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan program sekolah lapang. Menurutnya, kerja sama antara BMKG, pemerintah daerah, dinas pertanian, serta institusi pendidikan akan memperkuat jangkauan dan efektivitas program tersebut.
“Mitigasi bencana tidak bisa berjalan sendiri. Semua pihak harus bersinergi. Pemerintah pusat dan daerah harus mendukung dengan anggaran dan fasilitas, sementara masyarakat juga harus mau belajar dan beradaptasi,” katanya.
Dengan perubahan iklim yang semakin nyata dan frekuensi bencana alam yang meningkat, Tamanuri berharap BMKG dapat menjadikan program sekolah lapang sebagai prioritas nasional. Ia menekankan bahwa pendidikan berbasis cuaca, iklim, dan kebencanaan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah rawan.
“Edukasi dini adalah kunci keselamatan dan ketahanan masyarakat. BMKG harus hadir lebih dekat ke masyarakat, terutama petani dan warga di daerah rawan bencana. Jangan tunggu bencana datang baru kita sadar pentingnya pengetahuan ini,” pungkasnya.(Ror).
