Jacktv.News
Jakarta –
Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap Aktivitas pertambangan nikel yang mengancam kelestarian lingkungan di Raja Ampat, Cheroline menegaskan proyek pertambangan di wilayah tersebut berpotensi merusak salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia.
“Saya sebagai Anggota DPR RI merasa prihatin dan terpanggil untuk menyuarakan satu isu serius yang sedang mengancam Raja Ampat, salah satu kekayaan alam terbesar Indonesia,” kata Cheroline, saat kunjungan dapilnya Kamis, 5/6/2025.
Politisi Partai NasDem dari Dapil Papua Barat itu menekankan bahwa Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata yang mendunia, tetapi juga rumah bagi ribuan spesies laut yang tak ditemukan di tempat lain.
Wilayah ini kerap dijuluki sebagai “Amazon bawah laut” karena keanekaragaman hayati lautnya yang luar biasa. Namun, keindahan dan keunikan Raja Ampat kini berada di ujung tanduk akibat rencana pembukaan tambang nikel.
“Dampaknya bisa sangat besar dan bersifat permanen. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tapi juga menyangkut masa depan masyarakat adat, pariwisata berkelanjutan, dan keberlangsungan ekosistem yang sangat rentan,” tegasnya.
Selain menyoroti pertambangan nikel, Cheroline juga menolak keras pembukaan lahan sawit dalam kerangka program strategis nasional yang dianggap mengorbankan hutan Papua.
Menurutnya, hutan bagi masyarakat adat Papua bukan sekadar wilayah geografis, melainkan sumber kehidupan yang menyatu dengan identitas budaya mereka.
“Hutan bagi mereka adalah Ibu, pasar, dapur, apotik, dan sekolah. Jika hutan rusak, masyarakat kehilangan semuanya,” ungkap Cheroline penuh empati.
Cheroline menegaskan bahwa pembangunan nasional harus mempertimbangkan keadilan ekologis dan keberlanjutan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
“Hari Lingkungan Hidup harus jadi lebih dari sekadar seremonial. Ini saatnya kita bertindak nyata—untuk kelestarian bumi, keadilan ekologis, dan keberlanjutan hidup bersama,” pungkasnya.
Untuk diketahui Cheroline juga menyampaikan tiga poin penting sebagai seruan bagi pemerintah dan seluruh elemen bangsa:
1. Pemerintah Pusat diminta untuk meninjau ulang seluruh izin tambang dan proyek pembukaan lahan skala besar di Papua. Ia menekankan pentingnya memprioritaskan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang terbukti memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan.
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) didesak untuk menegakkan hukum lingkungan secara adil dan transparan, terutama dalam menyikapi konflik antara proyek nasional dan hak-hak masyarakat adat.
3. Ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pemangku kepentingan dan pelaku kebijakan, untuk menjaga Papua bukan hanya sebagai bagian dari wilayah Indonesia, tetapi sebagai warisan ekologi dan harapan masa depan generasi mendatang.
