Wamena || Jacktv.news
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan di Kebun Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gunung Susu, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (16/5/2025).
“Setelah ada gubernur tentunya harus sudah ada pembangunan infrastruktur. Dalam arti kita harus bangun kantor gubernur dan juga seluruh [sarana dan prasarana] pemerintahannya,” tegas Ribka.
Dalam kunjungan ini, Ribka hadir bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perwakilan kementerian/lembaga terkait, serta Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) yang selama ini turut andil dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan serta percepatan pembangunan fisik pusat pemerintahan.
Ribka menjelaskan, selama ini sejumlah DOB, termasuk Papua Pegunungan, masih menggunakan bangunan pinjam pakai dari pemerintah daerah (Pemda) sebelumnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur seperti kantor gubernur, kantor dinas, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta sarana pendukung lainnya menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
Ia juga menyatakan dukungan penuh Kemendagri terhadap langkah Gubernur Papua Pegunungan yang telah menetapkan kawasan LIPI Gunung Susu sebagai lokasi baru KIPP. Lokasi tersebut dinilai layak dan secara hukum tidak bermasalah karena telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan.
“Nanti kita bantu proses seperti itu, kita sudah siap Bapak Gubernur makanya saya bawa dirjen dua sama-sama untuk kita akan mendampingi, jadi kita sudah siap 100 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menjelaskan, lokasi KIPP dipindahkan dari Walesi ke Gunung Susu karena pertimbangan keamanan dan letak strategis. Tanah lokasi lama masih menyisakan persoalan sengketa lahan adat yang menghambat proses pembangunan, sedangkan lokasi baru di Gunung Susu merupakan lahan milik pemerintah yang telah siap digunakan.
“[Pada] tahun 1993 tanah adat ini diserahkan, saya waktu itu Ketua DPR Kabupaten Jayawijaya. Saya tahu persis proses ini. Karena itu ini tanah yang tidak bermasalah, karena ini milik aset Pemerintah Kabupaten Jayawijaya,” kata John.
Ia menambahkan, pembangunan seluruh infrastruktur, termasuk kantor gubernur, DPRP, dan MRP, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemprov setempat bertugas menyiapkan dan menyediakan lahan sebagai lokasi pembangunan.
John juga memastikan bahwa pembangunan tidak akan mengganggu struktur alam di sekitar lokasi yang dipilih. “Lihat ada di sebelah bukit itu namanya Gunung Susu, itu alam kita tidak akan ganggu. Bukit yang di depan ini yang kita akan turunkan sampai rata di bawah dan di sinilah kita akan bangun, berdirinya gedung Provinsi Papua Pegunungan,” tutupnya.
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan DOB berjalan sesuai amanat undang-undang, serta mampu membawa dampak nyata bagi masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.
Saat meninjau lokasi, Ribka beserta rombongan disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya. Mereka disambut dengan salam khas Papua, khususnya dari daerah pegunungan, yaitu Wa-Wa-Wa…! Salam tersebut diserukan oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk menyambut kedatangan Wamendagri Ribka dan rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Giri Ramanda N. Kiemas, serta pihak terkait lainnya.
Kehadiran rombongan juga disambut antusias oleh masyarakat. Mereka memandang acara ini sebagai momen berharga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Puspen Kemendagri
